Sebelumnya telah dibahas tentang Ilmu sosial dasar,lalu apakah hubungannya dengan politik?
Gilchrist: Mengatakan, didalam ilmu politik kita musti
mengambil fakta- fakta dan hukum dari asosiasi masyarakat, dimana fakta- fakta
dan hukum tersebut merupakan kewajiban dari ilmu sosilogi dalam penentuan. Asal
mula hukum- hukum dan pertumbuhan negara diputuskan oleh ilmu sosiologi dimana
keistimewaannya diminati oleh para pelajar ilmu politik.
Giddings: Menegaskan, Bagaimana musibah bagi kita yang
mengajarkan teori Kenegaraan untuk masyarakat dimana kita sendiri atau
masyarakat tersebut tidak mengetahui dasar ilmu sosiologi, maka pengajaran
tersebut serupa dengan mengajarkan mereka tentang ilmu bintang atau ilmu
pergerakan panas, dimana masyarakat bahkan kita sendiri tidak mengetahui syarat
hukum dari pada Newtonian, maka sia- sialah. Abad ini metodologi dari ilmu
sociologi dan hukum- hukum masyarakat secara keseluruhan ditemukan dengan
terbuka sehingga ilmu politik juga turut berpengaruh.
Dari pendapat ilmuwan dia atas dapat disimpulkan bahwa ilmu sosial dan politik sangatlah berkaitan tanpa adanya sifat sosial maka tidak akan terbangun adanya politik.
Kondisi politik sekarang di Indonesia
Pasca pemilihan presiden dan wakillnya periode 2014-2019 dengan terpilihnya pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla menimbulkan banyak sekali reaksi dari masyarakat.
Jokowi-JK terpilih, setelah berhasil meraup suara terbanyak
pada pemilihan presiden (Pilpres) yang digelar pada 9 Juli 2014 lalu. Mereka
mengalahkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut satu
Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan
pasangan nomor urut dua Jokowi-JK sebagai pemenang, gugatan perselisihan hasil
pemilihan umum sempat diajukan pasangan Prabowo-Hatta ke Mahkamah Konstitusi
(MK).
Mantan Wali Kota Solo, Joko Widodo (Jokowi), akan menjalani
orientasi di Istana Negara. Orientasi alias pengenalan seluk beluk Istana itu
akan dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada akhir pekan
ini.SBY berencana memperkenalkan seluk beluk Istana kepada Jokowi sekaligus
mempersiapkan acara suksesi kepemimpinan yang dijadwalkan berlangsung Senin
(20/10).
Menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih
Joko Widodo-JK, rencananya Pimpinan MPR akan menemui sejumlah tokoh politik.
Hal ini dilakukan dalam rangka mencairkan suhu politik pasca pilpres, selain
itu komunikasi politik perlu dilakukan agar kedepannya ada keseimbangan antara
kepentingan kader partai politik yang ada di MPR maupun di DPR dengan
kepentingan program pemerintahan Jokowi-JK. Menurut rencana, Pimpinan MPR,
akan memulai pertemuan pada hari ini, rabu (15/10/2014) didahului
pertemuan dengan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal
Bakrie (Ical), dan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Pasca Pelantikan
Sidang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko
Widodo dan Jusuf Kalla baru saja dimulai. Sebanyak 672 anggota MPR dan ratusan
tamu undangan dari berbagai negara menghadiri pengambilan sumpah yang
berlangsung di ruang sidang paripurna MPR RI.
Senin 20 Oktober 2014 adalah peralihan estafet kepemimpinan
bangsa Indonesia yaitu pelantikan presiden yang ke- tujuh dan wakil presiden RI
yang ke- dua belas. Beliau adalah Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang secara resmi
hari ini menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI setelah dilantik oleh
ketua MPR-RI, Zulkifli Hasan.
Setelah dibentuknya Kabinet baru oleh Joko Widodo yaitu kabinet kerja, maka kita akan menunggu apa yang akan dikerjakan. Nantinya, baik buruk kabinet Jokowi-JK ditentukan oleh keberhasilan mereka dalam menjawab ketiga isu yang dipaparkan Rully. Pertama adalah masalah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dimana bagaikan pedang bermata dua, di satu sisi dapat mengurangi beban fiskal, namun di sisi lain, rasionalitas ekonomi tidak sejalan dengan dukungan publik. Isu kedua adalah kemampuan Jokowi-JK untuk mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung. Isu ketiga adalah kemampuan Kabinet Kerja Jokowi untuk merealisasikan janji kampanye dan program 100 hari pemerintahan.
